Perlindungan Data Pasien & UU PDP

Khusus konteks rumah sakit (chain hospital): cara melindungi data medis sesuai UU PDP (UU 27/2022) dan Permenkes 24/2022 — hak pasien, akses need-to-know, berbagi antar fasilitas, retensi, dan penanganan kebocoran.

Data Peserta

Pra-Tes — Perlindungan Data Pasien

Mengapa Data Pasien Istimewa

Data kesehatan adalah salah satu data paling sensitif. Kebocorannya berdampak pada privasi, keselamatan, dan kepercayaan pasien — serta membawa konsekuensi hukum.

Prinsip Pemrosesan Data (UU PDP)

Beberapa prinsip kunci yang harus dipegang setiap staf saat menangani data pasien:

Akses Need-to-Know & Hak Pasien

Akses sesuai kebutuhan

• Role-based & need-to-know: akses rekam pasien hanya bila ada kepentingan tugas. Status nakes tidak otomatis memberi hak akses.
• Jangan "mengintip" data kerabat, tetangga, rekan, atau tokoh terkenal — meski "hanya melihat". Semua akses terekam audit.
• Break-the-glass (akses darurat) hanya untuk keadaan gawat darurat, dan selalu tercatat & ditinjau.

Hak pasien (subjek data)

Pasien berhak mengakses, memperbaiki, menghapus (sesuai ketentuan), menarik persetujuan, dan mengajukan keberatan atas datanya. Permintaan dilayani lewat prosedur resmi dengan verifikasi identitas pasien.

Berbagi & Memindahkan Data Pasien

Simulasi: Sesuai Aturan atau Melanggar?

Untuk tiap skenario, tentukan apakah tindakan Sesuai aturan atau Melanggar, lalu lihat penjelasannya. Latihan ini tidak dinilai.

Jika Terjadi Kebocoran Data

Insiden bisa terjadi (salah kirim email, perangkat hilang, akses tak sah). Yang menentukan adalah kecepatan melapor.

1. Jangan sembunyikan atau menghapus bukti.
2. Laporkan segera ke tim keamanan/penanggung jawab data (DPO) sebagai potensi kebocoran.
3. Bantu membatasi dampak (mis. tarik email bila bisa, kunci akun terdampak).
4. UU PDP mewajibkan notifikasi ke pemilik data & otoritas paling lambat 3×24 jam.

Pasca-Tes — Perlindungan Data Pasien